LEMBAGA KAJIAN ANALISIS DAN STRATEGIS PEMIKIRAN ISLAM

TERBITNYA PERPPU MENUNJUKKAN SISTEM DEMOKRASI HANYA ILUSI

Oleh : W. Irvandi (Direktur Anspi Kalbar)

Terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) semakin menunjukkan bahwa demokrasi hanyalah ilusi. Apalagi perppu yang dibuat ternyata isinya demi memuluskan kepentingan para oligarki.

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan legislative yang bertugas membuat undang-undang dipisahkan dengan kekuasaan eksekutif yang menjadi pelaksananya. Ditambah lagi dengan kekuasaan yudikatif yang menangani peradilan.

Kekuasaan legislative di tangan DPR yang diklaim sebagai wakil rakyat. Sementara Lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden. Agar tidak terjadi diktatorisme, maka sistem demokrasi memisahkan berbagai kekuasaan tersebut. Namun dalam kenyataannya, konsep tersebut hanyalah ilusi, buktinya adalah diterbitkannya perppu yang seharusnya presiden menjalankan dan melaksanakan undang-undang sebagi fungsi eksekutif, tetapi malah membuat undang-undang yang merupakan fungsi legislative.

PERPPU CIPTA KERJA TERBIT, KEGENTINGAN MEMAKSA DIPERTANYAKAN?

Oleh : Abu Yasna (ANSPI KALBAR)

Pemerintah resmi merilis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja. Penetapan Perppu 2/2022 dilakukan untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan perlu segera diperbaiki dalam waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan. https://news.ddtc.co.id/resmi-diterbitkan-pemerintah-rilis-perppu-cipta-kerja-44645

Pertimbangan diterbitkannya perppu tersebut dilaksanakan untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Maka dari itu guna menindaklanjuti putusan MK tersebut, pemerintah menetapkan UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) yang di dalamnya turut memuat ketentuan penggunaan metode omnibus dalam penyusunan undang-undang.

EVALUASI KEBIJAKAN PPKM

Oleh : Abu Yasna (Cendekiawan Muslim)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM sudah diberlakukan kurang lebih tiga minggu. Kebijakan ini dianggap belum membawa perubahan dalam menekan laju penyebaran virus corona. Pertambahan kasus positif Covid-19 dan kematian harian terus meningkat. Fasilitas kesehatan dan rumah sakit rujukan nyaris penuh. Tenaga kesehatan pun banyak yang berguguran.

Banyak pengamat meminta pemerintah agar melakukan evaluasi kebijakan tersebut. Diantaranya adalah Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu mengatakan setelah sepekan penerapan PPKM darurat, pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan tersebut.

Sedangkan untuk mengukur efektivitas PPKM darurat bisa dilihat dari angka positivity rate dan jumlah keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR). Positivity rate alias rasio kasus adalah persentase dari jumlah orang yang dinyatakan positif dibagi jumlah orang yang diperiksa kemudian dikali 100 persen. (CNNIndonesia.com, 9/7/2021)